Setelah sebelumnya melakukan aksi- aksi ke berbagai instansi diantaranya aksi damai di lakukan didepan kantor sekda kabupaten Sukabumi pelabuhan ratu pada tanggal 26 Juni 2024 kemudian aksi kembali pada tanggal 15 juli 2024 di depan kantor kejaksaan negeri Cibadak kabupaten Sukabumi kemudian aksi kembali di lakukan pada tanggal 6 Agustus 2024 di depan pendopo kabupaten Sukabumi pelabuhan ratu.
Aksi kali ini menyikapi ketidak Adilan yang terjadi dalam sistem penerimaan peserta Didik Baru ( PPDB ) tahun 2024 terutama pada satuan tingkat pendidikan SMK dan SMA negeri yang ada di kota Sukabumi.
Dalam tuntutannya peserta aksi meminta di bubarkan nya KCD ke provinsi dan di kembalikannya urusan administrasi ke Disdik kota dan kabupaten Sukabumi.karena menurutnya KCD selama ini tidak berfungsi dan tidak membantu terhadap semua permasalahan pendidikan yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi pada umumnya.
Hal ini di katakan para orator peserta aksi dengan di temukan nya beberapa kejanggalan dalam PPDB diantaranya dalam sistem zonasi yang mana di temukan nya calon siswa yang rumahnya jauh dari sekolah bisa keterima tetapi justru yang rumahnya lebih dekat dari sekolah tidak keterima.
Selain itu masih di temukan adanya sekolah yang melakukan pungutan dana sumbangan pendidikan ( DSP ) Dengan alasan komite sekolah yang melakukan bukan permintaan atas kepala sekolah.
Padahal menurut Syah Arif sekjen Annahl salah satu peserta aksi menyampaikan dalam orasinya menurut pergub no 44 tahun 2022 di situ jelas di sebutkan komite sekolah melakukan penggalangan dana atas proposal yang di sodorkan oleh kepala sekolah berdasarkan kekurangan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah ( RKAS ) yang di tandatangani oleh dinas pendidikan.
Tetapi kata syah Arif dalam orasinya, ketika komite di tanya tentang kekurangan dalam RKS tersebut komite sekolah tidak mengetahuinya,hal ini jelas komite hanya di jadikan bemper saja oleh sekolah untuk melakukan penggalangan Dana yang memberatkan orang tua siswa
Dengan tidak membantunya permasalahan- permasalahan sekolah SMK dan SMA yang ada di Sukabumi mulai dari PPDB, pungutan pungutan yang tidak mendasar hingga penjualan baju seragam dan sebagainya ini jelas jelas jadi ajang bisnis mencari keuntungan bahkan saat ini untuk acara perpisahan dan kenaikan kelas terkesan hari panen buat sekolah sehingga para orator meminta untuk di bubarkannya KCD karena dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.
Bahkan ketika orator mempertanyakan jikalau ada dari oknum sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan Lima Faudiamar, S.STP. selaku Kepala KCD Wilayah V tidak memberikan jawaban yang tegas.
Sementara itu di tempat yang sama Lima faudiamar menyambut para peserta aksi di jajaran paling depan berdampingan dengan Aceng Mamad kepala sekolah SMAN 1 kota Sukabumi dan seluruh jajaran stafnya dan di dampingi personil dari kepolisian resort Sukabumi kota.
Dalam menjawab pertanyaan dan penyampaian peserta aksi dirinya mengajak untuk buka- bukaan data terkait adanya dugaan kecurangan dalam sistem PPDB adapun untuk pungutan sumbangan atas nama komite dirinya mengaku tahun 2024 ini belum menandatangani persetujuan untuk rapat komite apalagi pungutan ataupun atau sumbangan katanya di depan para peserta aksi.
Setelah kurang lebih dua jam Para peserta aksi menyampaikan aspirasi kemudian melanjutkan aksinya ke kantor gedung dewan perwakilan rakyat Daerah ( DPRD ) kota Sukabumi.
Dalam orasi kali ini didepan kantor DPRD menyampaikan kekecewaan dan ketidak kepuasan nya terhadap kinerja KCD, para orator berharap terhadap komisi III DPRD kota Sukabumi untuk membawa aspirasi yang di sampaikan para peserta aksi.
Indra/somdani
0 Komentar
Berkomentar dengan bijak, demi menghargai pembuat konten diatas!